PENILAIAN KESEHATAN BANK

NAMA : WIWIT TRI CHAHYANI

KELAS : SMAK06-4

NPM    : 27212761

PENILAIAN KESEHATAN BANK

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, menyebutkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kulitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP/2001 dijelaskan mengenai pedoman perhitungan rasio keuangan yg memuat rasio-rasio untuk mengukur kinerja dan tingkat kesehatan bank yang dikenal dengan metode CAMEL.

Faktor yang pertama adalah C yaitu Capital atau permodalan, yang biasa diproyeksikan dengan rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) yaitu rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Rasio ini dirumuskan dengan CAR = Modal/Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) x 100%. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bank yang dinyatakan sehat, harus memiliki CAR paling sedikit sebesar 8%. Bobot untuk faktor permodalan itu sendiri dari metode CAMEL adalah sebesar 25%.

Faktor yang kedua adalah asset quality atau kualitas aset, yang merupakan penilaian jenis-jenis aktiva yang dimiliki bank, yaitu dengan cara membandingkan antara Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan (APYD) terhadap total aktiva produktif dikali 100% APYD yaitu terdiri dari kredit Dalam Perhatian Khusus (dpk), Kredit kurang Lancar (kl), Kredit Diragukan (d), dan Kredit Macet (m). Batasan maksimum yang diberikan BI untuk KAP adalah 15,5%, dan bobot untuk KAP ini dalam metode CAMEL ini adalah sebesar 30%.

Yang ketiga adalah manajemen, yaitu untuk mengukur kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-resiko yang timbul melalui kebijakan-kebijakan dan strategi bisnisnya untuk mencapai target. Keberhasilan manajemen bank didasarkan pada penilaian kualitatif terhadap manajemen yang mencakup beberapa komponen. Akan tetapi pengukuran model kualitatif tersebut sulit dilakukan karena akan terkait dengan unsur kerahasian bank. Oleh karena itu, dalam penelitian entah itu skripsi atau tesis, dsb, faktor manajemen diproyeksikan dengan NPM. Dengan pertimbangan rasio ini, menunjukkan bagaimana manajemen mengelola sumber-sumber, maupun penggunaan atau alokasi dana secara efisien. NPM itu  sendiri dirumuskan dengan net income / operating income x 100%. Bobot manajemen untuk CAMEL itu sendiri ialah sebesar 25.

Faktor yang ke-4 adalah earning atau rentabilitas, yang di mana faktor ini diukur dengan dua rasio, yaitu ROA (return on asset) dan BOPO (beban operasional pendapatan operasional). ROA dihitung dengan rumus earning before tax / total asset x 100% dengan batasan minimun 1% dari BI, sedangkan BOPO dirumuskan dengan beban operasional / pendapatan operasional x 100% dengan batasan minimun berdasarkan BI adalah lebih kecil 100%. Bobot untuk faktor rentabilitas itu adalah 10%, yang dimana ROA dengan 5% dan BOPO 5%.

Juga pada saat ditagih dan dapat memenuhi semua permohonan kredit yang layak disetujui. Dalam faktor likuiditas diproyeksikan dengan rumus LDR (Loan to deposit ratio) yaitu rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan dengan jumlah dana pihak ketiga dikali 100%, dengan atasan maksimum untuk LDR adalah 115% dari BI, dengan bobot sebesar 10% dari CAMEL. Dan faktor terakhir ialah likuiditas yang didasarkan atas kemauan bank dalam membayar semua utang-utang, terutama simpanan tabungan, giro, dan deposito.

Untuk penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan CAMEL sudah berubah karena ditambahkan dengan faktor sensitivitas terhadap risiko pasar, yang kemudian CAMEL berubah menjadi CAMELS. Dan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No, 1/13/2011 tentang aturan tingkat kesehatan yang terbaru, bernama RBBR dan CAMEL pun sudah tidak digunakan lagi sebagai penilaian tingkat kesehatan bank

Penilaian Kesehatan Bank (RGEC)

Per Januari 2012 seluruh Bank Umum di Indonesia sudah harus menggunakan pedoman penilaian tingkat kesehatan bank yang terbaru berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang mewajibkan Bank Umum. Tatacara terbaru tersebut, kita sebut saja sebagai Metode RGEC, yaitu singkatan dari Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital.

Pedoman perhitungan selengkapnya diatur dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (Risk-based Bank Rating/RBBR) baik secara individual maupun secara konsolidasi.

Prinsip Umum Penilaian

Mengacu ke SE tersebut, prinsip-prinsip umum penilaian tingkat kesehatan  bank umum yang menjadi landasan dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank adalah sebagai berikut:

1.  Berorientasi Risiko  

Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada Risiko-Risiko Bank dan  dampak yang ditimbulkan pada kinerja Bank secara keseluruhan. Hal  ini  dilakukan  dengan  cara  mengidentifikasi  faktor  internal  maupun  eksternal  yang  dapat  meningkatkan  Risiko  atau  mempengaruhi  kinerja  keuangan  Bank pada saat ini dan di  masa yang akan datang.  Dengan demikian, Bank diharapkan  mampu  mendeteksi secara lebih  dini  akar  permasalahan  Bank  serta  mengambil  langkah-langkah  pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

2.  Proporsionalitas

Penggunaan parameter/indikator  dalam tiap faktor penilaian Tingkat  Kesehatan  Bank  dilakukan  dengan  memperhatikan  karakteristik  dan kompleksitas  usaha  Bank.  Parameter/indikator  penilaian  Tingkat Kesehatan  Bank  dalam  Surat  Edaran  ini  merupakan  standar minimum  yang  wajib  digunakan  dalam  menilai  Tingkat  Kesehatan Bank.  Namun  demikian,  Bank  dapat  menggunakan parameter/indikator  tambahan  yang  sesuai  dengan  karakteristik  dan  kompleksitas  usahanya  dalam  menilai  Tingkat  Kesehatan  Bank  sehingga dapat mencerminkan kondisi Bank dengan lebih baik.

3.  Materialitas dan Signifikansi

Bank  perlu  memperhatikan  materialitas  atau  signifikansi  factor penilaian  Tingkat  Kesehatan  Bank  yaitu  Profil  Risiko,  GCG,  Rentabilitas,  dan  Permodalan  serta  signifikansi  parameter/indikator  penilaian  pada  masing-masing  faktor  dalam  menyimpulkan  hasil  penilaian  dan  menetapkan  peringkat  faktor.  Penentuan  materialitas  dan  signifikansi  tersebut  didasarkan  pada  analisis  yang  didukung  oleh data dan informasi yang memadai  mengenai Risiko dan kinerja  keuangan Bank.

4.  Komprehensif dan Terstruktur

Proses  penilaian  dilakukan  secara  menyeluruh  dan  sistematis  serta difokuskan  pada  permasalahan  utama  Bank.  Analisis  dilakukan secara  terintegrasi,  yaitu  dengan  mempertimbangkan  keterkaitan  antar Risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank serta perusahaan  anak  yang  wajib  dikonsolidasikan.  Analisis  harus  didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk  menunjukkan tingkat, trend, dan tingkat permasalahan yang dihadapi  oleh Bank.

*****

Penilaian  Tingkat  Kesehatan  Bank  secara  individual  mencakup penilaian  terhadap  faktor-faktor  berikut:  Profil  Risiko,  GCG, Rentabilitas, dan Permodalan. Sekarang saya akan mencermati komponen pertama dari penilaian kesehatan bank  terbaru dengan metode RGEC, yang mengacu ke Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Penilaian  faktor  Profil  Risiko  merupakan  penilaian  terhadap Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam  aktivitas operasional Bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas  8 (delapan) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko  Operasional,  Risiko  Likuiditas,  Risiko  Hukum,  Risiko  Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.

Dalam  menilai  Profil  Risiko,  Bank  wajib  pula  memperhatikan cakupan  penerapan  Manajemen  Risiko  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Bank  Indonesia  mengenai  Penerapan  Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Salah satu perbedaan utama metode RGEC dan Metode CAMELS adalah perhitungan profil risiko pada metode RGEC menggunakan dua dimensi penilaian, yaitu (1)  Penilaian Risiko Inheren dan (2)  Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko.

Penilaian Risiko Inheren

Penilaian  Risiko  inheren  merupakan  penilaian  atas  Risiko yang  melekat  pada  kegiatan  bisnis  Bank,  baik  yang  dapat  dikuantifikasikan  maupun  yang  tidak,  yang  berpotensi mempengaruhi  posisi  keuangan  Bank.  Karakteristik  Risiko  inheren  Bank  ditentukan  oleh  faktor  internal  maupun  eksternal,  antara  lain  strategi  bisnis,  karakteristik  bisnis,  kompleksitas  produk  dan  aktivitas  Bank,  industri  dimana  Bank  melakukan  kegiatan  usaha,  serta  kondisi  makro  ekonomi.

Penilaian  atas  Risiko  inheren  dilakukan  dengan  memperhatikan  parameter/indikator  yang  bersifat  kuantitatif  maupun kualitatif.   Penetapan  tingkat  Risiko  inheren  atas  masing-masing  jenis  Risiko  mengacu  pada  prinsip-prinsip  umum  penilaian  Tingkat  Kesehatan  Bank  Umum.  Penetapan  tingkat  Risiko  inheren  untuk  masing-masing  jenis  Risiko  dikategorikan  ke  dalam  peringkat  1  (low),  peringkat  2  (low  to  moderate), peringkat  3  (moderate),  peringkat  4  (moderate  to  high),  dan  peringkat 5 (high).

 Sebagai ilustrasi,berikut ini adalah matriks dua dimensi penilaian peringkat profil risiko versi RGEC.

a)  Risiko Kredit

Risiko  Kredit  adalah  Risiko  akibat  kegagalan  debitur  dan/atau  pihak  lain  dalam  memenuhi  kewajiban  kepada  Bank. Dalam  menilai  Risiko  inheren  atas  Risiko  Kredit,  parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) komposisi  portofolio  aset  dan  tingkat  konsentrasi;  (ii)  kualitas  penyediaan  dana  dan  kecukupan  pencadangan;  (iii)  strategi  penyediaan  dana  dan  sumber  timbulnya penyediaan dana; dan (iv) faktor eksternal. Penilaian risiko kredit menggunakan 12 parameter/indikator yang dapat dilihat selengkapnya pada Lampiran I.1.a dari SE BI No.13/24/DPNP, dengan sebagian cuplikannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Sebagian matrik parameter penilaian risiko kredit (sumber: Lampiran I.1.a SE BI No.13/24/DPNP)

b)  Risiko Pasar

Risiko  Pasar  adalah  Risiko  pada  posisi  neraca  dan  rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat  perubahan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan  harga  option.  Risiko  Pasar  meliputi  antara  lain  Risiko  suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko  komoditas.  Dalam  menilai  Risiko  inheren  atas  Risiko  Pasar,  parameter/indikator  yang  digunakan  adalah:  (i)  volume  dan  komposisi  portofolio,  (ii)  kerugian  potensial  (potential  loss)  Risiko  Suku  Bunga  dalam  Banking  Book  (Interest  Rate  Risk  in  Banking  Book-IRRBB)  dan  (iii) strategi dan kebijakan bisnis. Penilaian risiko pasar menggunakan 17 parameter/indikator yang dapat dilihat selengkapnya pada Lampiran I.1.b dari SE BI No.13/24/DPNP, dengan sebagian cuplikannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Sebagian matrik parameter penilaian risiko pasar (sumber: Lampiran I.1.b SE BI No.13/24/DPNP)

c)  Risiko Likuiditas

Risiko  Likuiditas  adalah  Risiko  akibat  ketidakmampuan Bank  untuk  memenuhi  kewajiban  yang  jatuh  tempo  dari  sumber  pendanaan  arus  kas,  dan/atau  dari  aset  likuid  berkualitas  tinggi  yang  dapat  diagunkan,  tanpa  mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko  ini  disebut  juga  Risiko  likuiditas  pendanaan  (funding  liquidity risk). Dalam  menilai  Risiko  inheren  atas  Risiko  Likuiditas,  parameter yang digunakan adalah: (i) komposisi dari aset, kewajiban,  dan  transaksi  rekening  administratif;  (ii) konsentrasi dari aset dan kewajiban; (iii) kerentanan pada  kebutuhan pendanaan; dan (iv) akses pada sumber-sumber  pendanaan. Penilaian risiko likuiditas menggunakan 11 parameter/indikator yang dapat dilihat selengkapnya pada Lampiran I.1.c dari SE BI No.13/24/DPNP, dengan sebagian cuplikannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Sebagian matrik parameter penilaian risiko likuiditas (sumber: Lampiran I.1.c SE BI No.13/24/DPNP)

d)  Risiko Operasional

Risiko  Operasional  adalah  Risiko  akibat  ketidakcukupan dan/atau  tidak  berfungsinya  proses  internal,  kesalahan  manusia,  kegagalan  sistem,  dan/atau  adanya  kejadian  eksternal  yang  mempengaruhi  operasional  Bank.  Dalam  menilai  Risiko  inheren  atas  Risiko  Operasional,  parameter/indikator  yang  digunakan  adalah:  (i)  karakteristik  dan  kompleksitas  bisnis;  (ii)  sumber  daya  manusia;  (iii)  teknologi  informasi  dan  infrastruktur  pendukung;  (iv)  fraud,  baik  internal  maupun  eksternal,  dan (v) kejadian eksternal. Penilaian risiko operasional menggunakan 15 parameter/indikator yang dapat dilihat selengkapnya pada Lampiran I.1.d dari SE BI No.13/24/DPNP, dengan sebagian cuplikannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Sebagian matrik parameter penilaian risiko operasional (sumber: Lampiran I.1.d SE BI No.13/24/DPNP)

e)  Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah  Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini  juga dapat  timbul  antara  lain  karena  ketiadaan  peraturan perundang-undangan  yang  mendasari  atau  kelemahan  perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak  atau agunan yang tidak memadai.  Dalam  menilai  Risiko  inheren  atas  Risiko  Hukum,  parameter/indikator  yang  digunakan  adalah: (i) faktor litigasi; (ii) faktor kelemahan perikatan; dan (iii)  faktor  ketiadaan/perubahan  peraturan  perundang-undangan. Penilaian risiko hukum menggunakan 13 parameter/indikator yang dapat dilihat selengkapnya pada Lampiran I.1.e dari SE BI No.13/24/DPNP, dengan sebagian cuplikannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Sebagian matrik parameter penilaian risiko hukum (sumber: Lampiran I.1.e SE BI No.13/24/DPNP)

f)  Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam  mengambil  keputusan  dan/atau  pelaksanaan  suatu  keputusan  stratejik  serta  kegagalan  dalam  mengantisipasi  perubahan  lingkungan  bisnis. Dalam  menilai  Risiko  inheren  atas  Risiko  Stratejik,  parameter/indikator  yang  digunakan  adalah:  (i)  kesesuaian strategi bisnis Bank dengan lingkungan bisnis; (ii) strategi berisiko rendah dan berisiko tinggi; (iii) posisi  bisnis Bank; dan (iv) pencapaian rencana bisnis Bank. Penilaian risiko stratejik menggunakan 10 parameter/indikator yang dapat dilihat selengkapnya pada Lampiran I.1.f dari SE BI No.13/24/DPNP, dengan sebagian cuplikannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Sebagian matrik parameter penilaian risiko stratejik (sumber: Lampiran I.1.f SE BI No.13/24/DPNP)

g)  Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang timbul akibat Bank  tidak  mematuhi  dan/atau  tidak  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber  Risiko  Kepatuhan  antara  lain  timbul  karena  kurangnya  pemahaman  atau  kesadaran  hukum  terhadap  ketentuan  maupun standar bisnis yang berlaku umum.  Dalam  menilai  Risiko  inheren  atas  Risiko  Kepatuhan,  parameter/indikator  yang  digunakan  adalah:  (i)  jenis  dan  signifikansi  pelanggaran  yang  dilakukan,  (ii)  frekuensi  pelanggaran  yang  dilakukan  atau  track  record  ketidakpatuhan  Bank,  dan  (iii)  pelanggaran  terhadap  ketentuan  atau  standar  bisnis  yang  berlaku  umum    untuk  transaksi keuangan tertentu. Penilaian risiko kepatuhan menggunakan 5 parameter/indikator yang dapat dilihat selengkapnya pada Lampiran I.1.g dari SE BI No.13/24/DPNP, dengan sebagian cuplikannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Sebagian matriks parameter penilaian risiko kepatuhan (Sumber: Lampiran I.1.g SE BI No.13/24/DPNP)

h)  Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat  kepercayaan  stakeholder  yang  bersumber  dari  persepsi  negatif  terhadap  Bank.  Dalam  menilai  Risiko  inheren  atas  Risiko  Reputasi, parameter/indikator  yang  digunakan  adalah:  (i)  pengaruh  reputasi negatif dari pemilik Bank dan perusahaan terkait;  (ii)  pelanggaran  etika  bisnis;  (iii)  kompleksitas  produk  dan  kerjasama  bisnis  Bank;  (iv)  frekuensi,  materialitas,  dan eksposur pemberitaan negatif Bank; dan (v) frekuensi  dan materialitas keluhan nasabah. Penilaian risiko kepatuhan menggunakan 10 parameter/indikator yang dapat dilihat selengkapnya pada Lampiran I.1.h dari SE BI No.13/24/DPNP, dengan sebagian cuplikannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Referensi :
http://pena.gunadarma.ac.id/penilaian-kesehatan-bank-rgec-risk-profile-2/
http://immajfeuh.org/?p=455

PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH

NAMA  : WIWIT TRI CHAHYANI

KELAS : SMAK06

NPM     : 27212760

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menyambungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana), salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah muncul di Indonesia tahun 1992 yang merupakan hal baru dalam kerangka mekanisme sistem perbankan pada umumnya.

Krisis moneter yang mengguncang Indonesia tahun 1997 membuat perbankan konvensional lumpuh yang disebabkan oleh kredit. Kredit yang semulanya lancar akhirnya menjadi kredit macet sedangkan perbankan syariah pada saat itu mampu bertahan. Pemerintah mendukung perbankan syariah yang dituangkan dalam “UU NO.10/98” yang mengakui adanya dua sistem perbankan yaitu konvensional dan sistem syariah. semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia dirasakan semakin perlunya sosialisasi atas apa dan bagaimana operasional Bank Syariah, karena operasional perbankan syariah sangatlah berbeda dengan perbankan konvensional. Hal yang sangat mendasar pada Bank Syariah adalah penerapan konsep bagi hasil,tata cara perhitungan bagi hasil serta pengaruh prinsip bagi hasil terhadap laporan keuangan syariah di Indonesia.

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta laranganinvestasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Perbandingan Antara Bank Syari’ah Dan Bank Konvensional

BANK SYARI’AH   BANK KONVENSIONAL 1.  Melakukan investasi-investasi yang  halal saja 1.    Investasi yang halal dan haram 2. Berdasarkan prinsip bagi hasil Besarnya disepakati pada waktu akad dengan berpedoman kepada kemungkinan untung rugi. Besar rasio didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh Rasio tidak berubah selama akad masih  Berlaku Kerugian ditanggung bersama Jumlah pembagian laba meningkat sesuai  dengan peningkatan keuntungan Eksistensi tidak ada yang meragukan  keabsahan bagi hasil. 2.    Memakai perangkat bunga Besarnya disepakati pada waktu akaddengan asumsi akan selalu untung Besarnya presentase didasarkan pada   jumlah modal yang dipinjamkan Bunga dapat mengambang dan besarnya  naik turun. Pembayaran bunga besarnya tetap tanpa pertimbangan untung rugi Jumlah bunga tidak meningkat  sekalipun keuntungan meningkat Eksistensi bunga diragukan 3.    Berorientasi pada keuntungan (profit oriented) dan kemakmuran dan kebahagian dunia akhirat 3. Profit oriented 4.    Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur. 5.    Penghimpunan dan penyaluran dana   harus sesuai dengan fatwa Dewan  Pengawas Syariah 5. Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber dana bank syariah sendiri berasal dari dana masyarakat dengan berbagai tipe investasi yang ditanamkan di bank syariah seperti terlihat pada gambar dibawah ini

Motif tangan kanan pada Bank Syariah tidak untuk mencari bunga, berbeda dengan Bank Konvensional, sehingga apabila terjadi krisis Bank Syariah tidak terlalu berpengaruh terhadap bunga, tetapi berpengaruh pada sector riil (jual-beli). Bank Syariah memngalami keuntungan yang fluktuatif dalam jangaka pendek, namun dalam jangka panjang, keuntungannya stabil. 

ALUR OPERASIONAL BANK SYARIAH

Secara konsep operasional Lembaga Keuangan Syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS), Kantor Cabang Syariah bank konvesional Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wat Tamwil (BMI) dan alur operasional dan konsep syariahnya tidaklah berbeda. Yang membedakan Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dan Baitul Mal wat Tamwil (BMI) adalah pada skalanya saja, misalnya bank umum syariah dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam jumlah yang besar-besar, BPRS pada jumlah yang sedang-sedang saja, serta BMT pada jumlah-jumlah yang kecil dan mikro, dimana jumlah-jumlah tersebut sangat tergantung pada besaran risiko yang ditanggung oleh Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Secara umum alur operasional Lembaga Keuangan Syariah khususnya perbankan sebagaimana tercermin dalam gambar berikut.

       

Dari gambar tersebut di atas dapat dijabarkan sebagai berikut.

1.      Dalam penghimpunan dana bank syariah menggunakan dua prinsip, yaitu

a)      Prinsip wadiah yad dhamanah yang diaplikasikan pada giro wadiah dan tabungan wadiah dan

b)      Prinsip mudharabah mutlaqah yang diaplikasikan pada produk deposito mudharabah dan tabungan mudharabah.

Selain itu, bank syariah juga mempunyai sumber dana lain yang berasal dari modal sendiri. Semua penghimpunan dana atau sumber dana tersebut dicampur menjadi satu dalam bentuk pooling dana. Dalam penghimpunan dana inilah bank syariah sangat berperan sebagai manager investasi dari pemilik dana yang dihimpun untuk memperoleh pendapatan atau untuk memdapatkan bagian basil usaha.

2.      Dana bank syariah yang dihimpun disalurkan dengan pola-pola penyaluran dana yang dibenarkan syariah. Secara garis besar penyaluran bank syariah dilakukan dengan tiga pola penyaluran, yaitu

a)      Prinsip jual beli yang meliputi murabahah, salam dan salam paralel, istishna dan istishna paralel,

b)      Prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah, dan

c)      Prinsip ujroh yaitu ijarah dan ijarah muntahiayah bittamllik.

3.      Atas penyaluran dana tersebut akan diperoleh pendapatan yaitu dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan margin atau keuntungan dan prinsip bagi hasil akan menghasilkan bagi basil usaha serta dalam dalam prinsip ujroh akan memperoleh upah (sewa).

4.      Dan pendapatan inilah yang akan dibagi hasilkan antara pemilik dana dan pengelola dana. Secara prinsip, pendapatan yang akan dibagihasilkan antara pemilik dana dengan pengelola dana adalah pendapatan dari penyaluran dana yang sumber dananya berasal dan mudharabah mutaqlah. 

5.      Pendapatan bank syariah tidak hanya dari bagian pendapatan pengelolaan dana mudharabah saja, tetapi ada pendapatan-pendapatan yang lain yang menjadi hak sepenuhnya bank syariah dimana pendapatan-pendapatan tersebut tidak dibagihasilkan antara pemilik dan pengelola dana (bank). Pendapatan-pendapatan tersebut yaitu pendapatan yang berasal dari fee base income, misalnya pendapatan atas fee kliring, fee transfer, fee inkaso, fee pembayaran payroll dan fee lain dari jasa layanan yang diberikan oleh bank syariah. Disamping itu, pendapatan yang menjadi milik ( bank syariah sepenuhnya adalah pendapatan dari mudharabah muqayyadah (investasi terikat) dimana bank syariah bertindak sebagai agen.

Referensi :

Catatan pribadi

http://nugashare.blogspot.com/2012/07/pengantar-ilmu-ekonomi-perbankan.html#.U0EHAqiSwfE

http://ryanhadiwijayaa.wordpress.com/2012/05/14/keuntungan-pembiayaan-syariah-dalam-agribisnis/

http://catatanpc.blogspot.com/2011/11/alur-operasional-bank-syariah.html

http://www.spocjournal.com/hukum/424-perbedaan-bank-umum-dan-bank-syari%E2%80%99ah.html

Bank dan Lembaga Keuangan

Nama : Wiwit Tri Chahyani
Kelas : SMAK06
NPM : 27212761



BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN

Lembaga keuangan (financial institution) dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan (financial assets) maupun tagihan-tagihan (claims) yang dapat berupa saham (stocks), obligasi (bonds) dan pinjaman (loans), daripada berupa aktiva riil misalnya bangunan, perlengkapan (equipment) dan bahan baku (Rose & Frasser, 1988 : 4).

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang rnelalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan (financial market). lembaga keuangan juga menawarkan bermacam – macam jasa keuangan mulai dan perlindungan asuransi, menjual program pensiun sampai dengan penyimpanan barang-barang berharga dan penyediaan suatu mekanisme untuk pembayaran dana dan transfer dana.

Proses transfer dana yang terjadi antara pihak yang kelebihan dana (surplus unit) kepada pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) pada umumnya sangat mernerlukan perantara atau mediator lembaga keuangan. Proses intermediasi tersebut memberikan dua manfaat utama.

·         Pertama, memberikan kesempatan kepada pihak surplus unit untuk menanamkan dananya dan memperoleh keuntungan, sehingga membantu memobilisasi dana supaya tidak menganggur.

·         Kedua, proses tersebut akan rnernindahkan resiko dan penabung dan surplus unit kepada lembaga keuangan kepada pemakai dana. jadi keberadaan lembaga keuangan tersebut dirnaksudkan agar proses alokasi atas transfer dana dan pihak surplus unit kepada pihak deficit unit bisa berjalan lebih efisien.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas perekonomian dan stabilitas nilai rupiah. Fungsi bank seperti kedua tangan, yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Dimana untuk menjaga kestabilan, tangan kanan bank menghimpun dana dari para nasabahnya, sedangkan tangan kiri bank harus mengeluarkan kredit bagi masyarakat agar jumlah uang beredar tetap stabil , dan bank juga memiliki keuntungan dari bunga kredit tersebut sehingga nasabah yang menyimpan uangnya di bank bisa mendapat kelebihan berupa bunga.

Tangan kanan bank merupakan source of fund (sumber dana) yang terdiri dari :

1.      Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya.

2.      Deposito adalah jenis tabungan yang memiliki jangka waktu penarikan, masyarakat yang sudah medeposit di bank tidak dapat mengambil uangnya sampai tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Bunga deposito biasanya lebih tinggi dari bunga tabungan karena deposito tidak dapat ditarik kapan saja, tetapi ada jatuh tempo nya.

3.      Simpanan Giro adalah dana yang ditabung oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro  yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek dan bilyet giro.

4.      Obligasi

5.      Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan

6.      Modal pemilik

Sedangkan tangan kiri bank merupakan use of fund (penggunaan dana) yang terdiri dari:

1.      Kas

2.      Rekening koran bank pada Bank Indonesia

3.      Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

4.      Aktiva Produktif yang meliputisimpanan di bank lain, surat berharga, Penmpatan dana,

5.      Pinjaman (kredit)

6.      Aset Tetap

Pada tangan kiri bank, bank dapat menggunakkan dana yang diterima dari para nasabah yang kelebihan uang untuk meminjamkan kepada masyarakat untuk kredit dan investasi. Dengan meminjamkan dana kepada masyarakat( kredit) dan investasi, maka bank dapat memutarkan dana dari tangan kirinya agar mendapat source of fund pada tangan kanannya, sehingga bank mendapat keuntungan berupa bunga yang dikenakan pada peminjam ( biasanya bunga kredit jauh lebih besar dari bunga tabungan dari fungsi tangan kanan bank ) dan profit (dividen) dari investasi. Bank juga menggunakkan tangan kirinya untuk membayar segala biaya yang terjadi pada bank tersebut dan membayar giro wajib minimum atau cadangan wajib minimum kepada Bank indonesia. Bank Indonesia menetapkan giro wajib minimum primer melalui kebijakan moneter. Dengan adanya cadangan wajib minimum ini dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan tingkat suku bunga atau nilai tukar uang.

Fungsi tangan kanan dan tangan kiri bank tidak luput dari pengawasan yang dilakukan oleh OJK (otoritas jasa keuangan) yang sebelumnya diawasi oleh BI.

PERENCANAAN DAN ANALISIS KEUANGAN

Samahalnya di dalam laporan keuangan bank terdapat neraca yang berisi Aset Lancar, Aset Tetap, Kewajiban serta Modal.Aset merupakan investasi, sedangkan kewajiban serta modal adalahpembiayaan. LPS berguna untuk menjaga kepentingan nasabah .PAPI adalah Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia .Didalam perbankan terdapat efek domino yakni adanya terkaitan antara satu dengan yang lain yaitu apabila terjadi koleps atau kebangkrtan suatu perusahaan maka perusahaan lain akan terkena dampaknya juga disebabkan adanya hubungan tangan kanan dan tangan kiri (investor dan kreditor). Obligasi di bank tergantung di sisi aktiva atau passiva, bila mempunyai obligasi maka aktiva sedangkan kalo di jual passiva.

SISTEM INFORMASI PELAPORAN BANK KEPADA BANK INDONESIA

:: Sistem Informasi Manajemen – Sektor Perbankan Bank Indonesia (SIM-SPBI)

SIMSPBI merupakan sistem informasi terpadu untuk mendukung tugas pengawasan, pemeriksaan dan pengaturan perbankan BI.

Tujuan dari penerapan SIM-SPBI adalah :

·         Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan dan pemeriksaan bank;

·         Menciptakan keseragaman (standarisasi) dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank.

·         Mengoptimalkan Pengawas dan Pemeriksa Bank dalam menganalisa kondisi bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan bank;

·         Memudahkan audit trail oleh pihak yang berkepentingan;

·         Meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi

SIM-SPBI terdiri dari 3 subsistem yakni :

1.      Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS), merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi tugas-tugas pengawasan, pemeriksaan dan penelitian bank umum. Melalui SIMWAS, pengawas bank akan mampu mengoptimalkan kegiatan analisa dan memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan bank (termasuk Tingkat Kesehatan Bank dan profil risiko) secara cepat. Modul-modul yang tersedia antara lain modul Data Pokok Bank dan modul Fit and Proper Test (FPT).

2.      Sistem Informasi Bank dalam Investigasi (SIBADI), merupakan sistem informasi untuk meningkatkan tertib administrasi dan kemudahan pemantauan tugas dalam rangka investigasi tindak pidana di bidang perbankan. Melalui SIBADI, dapat dilakukan pemantauan terhadap perkembangan investigasi atas dugaan tindak pidana yang diakukan oleh suatu bank sejak laporan penyimpangan diterima, jadwal investigasi, langkah-langkah yang telah dilakukan sampai dengan hasil akhir investigasi dimaksud.

3.      Data Mart Data Pokok Bank, yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, kepemilikan dan kepengurusan, operasional dan strategi pengawasan yang diterapkan pada suatu bank sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan informasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank.

:: Sistem Informasi Debitur (SID)

SID adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur baik perorangan maupun badan usaha, yang diolah berdasarkan laporan penyediaan dana yang diterima Bank Indonesia dari Pelapor. SID dikembangkan dengan tujuan untuk membantu :

1.      Bagi pemberi kredit, antara lain :

o    Membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit

o    Mengurangi ketergantungan pemberi kredit kepada agunan konvensional.Pemberi kredit dapat menilai reputasi kredit calon debitur sebagai pengganti/pelengkap agunan.

2.      Bagi penerima kredit, antara lain :

o    Mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit

o    Nasabah baru,khususnya yang tergolong sebagai UMKM,a kan mendapat akses yang lebih luas kepada pemberi kredit dengan mengandalkan reputasi keuangannya tanpa harus tergantung pada kemampuan untuk menyediakan agunan.

:: Sistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR (SIMWAS BPR)

SIMWAS-BPR merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem pengawasan BPR. Melalui SIMWAS, pengawas BPR akan mampu mengoptimalkan kegiatan analisis terhadap kondisi BPR, mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan BPR (termasuk Tingkat Kesehatan BPR), meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi perbankan. Modul-modul yang tersedia dalam aplikasi SIMWAS BPR antara lain modul perizinan pendirian BPR, data pokok BPR, Tingkat Kesehatan BPR, status BPR, cabut izin usaha dan likuidasi BPR.

SistemKliringElektronik

Kliring (daribahasaInggris clearing) sebagai suatu istilah dalam dunia perbankan dan keuangan menunjukkan suatu aktivitas yang berjalan sejak saat terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut.

Kliring sangat dibutuhkan sebab kecepatan dalam dunia perdagangan jauh lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan guna melengkapi pelaksanaan asset transaksi.

Fee base income adalahpendapatan bank yang bukandihasilkandaribunga.

WarkatKliring                                                                       SistemKliring

·   Cek                                                                                    - Manual

·   BilyetGiro                                                                         - Semi Otornasi          

·   Wesel Bank Untuk Transfer                                             - Otornasi

·   SuratBuktiPenerimaan                                                      - Elektronik


Referensi :
Margianti, E.S. dan Budi Hermana.2011.Manajemen Dana Bank Prinsip dan Regulasi di Indonesia.Jakarta:Gunadarma